Kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pemerintahan

• By Admin
• Berita Umum
• 03 March 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Gubernur Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) Tahun Anggaran 2023, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 1 Maret 2023 bertempat di Orchardz Hotel Kemayoran.

Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Prabawa Eka Soesanta memimpin sekaligus membuka kegiatan tersebut. Prabawa dalam sambutannya menyampaikan sifat atribusi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan bentuk perwujudan pembangunan nasional yang berintegritas. 

Biro Administrasi Pembangunan seluruh Indonesia diberikan Dana Dekonsentrasi Bidang Pemerintahan dengan Uraian koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antardaerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya (melalui peningkatan daya saing wilayah berbasis kawasan dan strategi nasional ), diharapkan  akan tergambar sejumlah Kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan peran serta Kementerian/Lembaga ataupun Pihak Swasta.

Pada Kesempatan tersebut Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan, bahwa Kalimantan Utara memiliki beberapa Kawasan unggulan, salah satunya adalah Kawasan Industri Hijau Tanah Kuning Mangkupadi, yang saat ini telah dilaksanakan proses konstruksinya oleh Pihak Pengelola Kawasan, namun dalam upaya peningkatan daya saing, diperlukan komitmen para pihak untuk secara bersama-sama menyediakan sarana yang dapat mendukung tumbuh kembangnya Kawasan dimaksud.

Saran yang disampaikan pada kegiatan tersebut agar penerima dana dekonsentrasi pada pelaksanaanya fokus terhadap indikator dan sub indikator yang telah ditetapkan melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.